Jakarta, 6 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali melanjutkan rangkaian koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hari kedua kunjungan kerja di Jakarta. Kali ini, pembahasan difokuskan pada pengembangan jasa kelautan, penguatan ekonomi biru, serta rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kelautan di Provinsi Gorontalo.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, melalui audiensi dengan Direktorat Jasa Bahari serta Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP. Koordinasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan pusat dalam mendukung Program Agromaritim daerah.
Dalam pertemuan dengan Direktorat Jasa Bahari, Pemprov Gorontalo membahas peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo. Pembahasan diarahkan pada kolaborasi Program LAUTRA (Laut untuk Kesejahteraan) yang mendorong pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan melalui pengembangan jasa kelautan dan ekowisata bahari.
“Selama ini masyarakat pesisir identik dengan perikanan tangkap. Padahal, peluang ekonomi dari jasa kelautan dan wisata bahari cukup besar jika dikelola dengan baik dan tetap menjaga kawasan konservasi,” ujar Aryanto.
Arah pengembangan jasa kelautan ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, yang mendorong penguatan ekonomi biru berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari agenda Agromaritim daerah.
Pengembangan ekonomi pesisir tidak hanya bertumpu pada sektor perikanan tangkap, tetapi juga diarahkan pada sektor jasa, seperti pemanduan wisata bahari, pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat, serta penyediaan jasa pendukung aktivitas kelautan. Pendekatan ini diharapkan membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem laut.
Direktorat Jasa Bahari menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagai tindak lanjut, direncanakan pelaksanaan rapat koordinasi lanjutan secara virtual yang akan melibatkan perangkat daerah provinsi, Kabupaten Bone Bolango, penyuluh perikanan, pendamping desa, UMKM, BUMDes, serta masyarakat pesisir, terutama di kawasan Kabila Bone dan Bone Pantai yang dikenal sebagai habitat wisata hiu paus.
Rangkaian koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP. Dalam pertemuan ini dibahas rencana pembentukan UPT Pengelolaan Kelautan yang direncanakan berkedudukan di Provinsi Gorontalo. Keberadaan UPT tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan pemerintah pusat ke daerah, khususnya dalam pengelolaan ruang laut, kawasan konservasi, serta pemanfaatan potensi kelautan di wilayah Gorontalo dan kawasan regional Sulawesi.
Menurut Aryanto, rencana pembentukan UPT ini menjadi peluang strategis bagi daerah. “Kalau UPT ada di Gorontalo, koordinasi tidak lagi jauh. Pengelolaan kawasan konservasi dan jasa kelautan bisa lebih cepat dan terarah, sekaligus memberi dampak langsung ke masyarakat pesisir,” katanya.
Melalui koordinasi hari kedua ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan KKP dalam mendorong pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat pesisir.