admin

Gorontalo Utara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memfasilitasi rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dalam rangka membahas permasalahan pengelolaan ruang laut dan aktivitas penangkapan ikan antarwilayah. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor PPN Kwandang, Rabu (5/8/2026), dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Gorontalo […]

Bone Bolango – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Pengembangan Pengelolaan Terpadu Pesisir Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dalam Kerangka Integrated Coastal Management (ICM), Senin (3/8/2026), di Ruang Rapat DKP Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam menyiapkan Teluk Kwandang sebagai lokus pengelolaan

Danau Limboto adalah salah satu dari 15 danau prioritas terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam upaya menyelamatkan kondisi Danau Limboto yang terus mengalami degradasi dan penyempitan. Di bidang perikanan, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong narasi transformasi sistim budidaya dari sistim tradisional kepada sistim budidaya ikan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus bergerak cepat merealisasikan audiensi Gubernur Gorontalo dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang langkah konkret tindak lanjut pengembangan sentra industrialisasi rumput laut terpadu di perairan Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini dipastikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain setelah diterima Dirjen Perikanan Budidaya KKP pada Jumat,

Jakarta – Pelaksanaan Program LAUTRA di Provinsi Gorontalo terus diperkuat. Salah satu perkembangan penting dalam implementasi program tersebut adalah perluasan lokasi pilot project Dana Ekonomi Produktif Bergulir (DEPB) yang sebelumnya hanya mencakup Desa Bongo, kini diperluas dengan menambahkan Desa Olele dan Desa Botutonuo. Dengan perluasan tersebut, terdapat tiga desa di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebagai

Jakarta – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi sektor kelautan dan perikanan, khususnya komoditas tuna dan rumput laut. Penguatan koordinasi dilakukan Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, bersama sejumlah direktorat di lingkungan KKP untuk menyamakan persepsi sekaligus menggalang dukungan

Jakarta – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memperkuat sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Rapat

Bone Bolango – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan Tim Oversight Service Provider (OSP) Gorontalo untuk mempercepat implementasi Program LAUTRA di Provinsi Gorontalo. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Program LAUTRA yang berlangsung di Kantor DKP Provinsi Gorontalo, Selasa (21/7/2026). Rapat membahas evaluasi capaian kegiatan, hasil kunjungan lapangan, serta

Bitung – Potensi tuna Provinsi Gorontalo kembali mendapat pengakuan dari pelaku industri perikanan nasional. Kualitas tuna dengan ukuran yang relatif besar serta pasokan yang terus terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi industri pengolahan dan eksportir tuna, sekaligus membuka peluang investasi untuk pengembangan hilirisasi perikanan di Provinsi Gorontalo. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Dinas Kelautan

Bitung – Dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus membahas draft permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengawasan