UPTD PP Tilamuta Siapkan SIMON-BBM untuk Cegah Penyalahgunaan Rekomendasi BBM

Tilamuta, Boalemo – Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Tilamuta, Hariyanto Amu, yang tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2026 mulai mematangkan rencana aksi perubahan melalui rapat internal dan diskusi brainstorming bersama seluruh ASN di lingkungan UPTD PP Tilamuta, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menggali gagasan inovasi yang tidak hanya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga harus linier dengan tugas dan fungsi UPTD serta menjawab isu strategis dan kebutuhan nyata masyarakat nelayan, khususnya dalam pelayanan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam diskusi, pelayanan rekomendasi BBM menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelayanan tidak cukup hanya memastikan rekomendasi diterbitkan sesuai ketentuan, tetapi juga perlu diikuti dengan pengawasan terhadap pemanfaatannya agar BBM yang diperoleh benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

Dari hasil identifikasi dan pembahasan bersama, ditemukan beberapa persoalan mendasar, di antaranya belum terintegrasinya pengawasan dan pengendalian pasca penerbitan rekomendasi BBM antara UPTD, SPBU, BPH Migas, dan unsur pengawas. Selain itu, belum tersedianya instrumen deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan rekomendasi BBM serta masih perlunya penguatan koordinasi antar-stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan.

Menanggapi hal tersebut, Hariyanto, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap rekomendasi BBM perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih terarah, sehingga tidak hanya berfokus pada proses penerbitan, tetapi juga memastikan pemanfaatannya sesuai peruntukan.

“Kita tidak ingin pengawasan hanya berhenti pada saat rekomendasi diterbitkan. Justru setelah rekomendasi keluar, perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa BBM tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak,” ungkap Hariyanto.

Dari rangkaian identifikasi masalah dan pertukaran gagasan itulah kemudian muncul ide pengembangan Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM Tilamuta (SIMON-BBM Tilamuta). Sistem ini dirancang sebagai mekanisme terpadu yang memadukan proses registrasi, pengawasan digital, hingga evaluasi bersama lintas instansi.

Salah satu instrumen yang direncanakan adalah menyiapkan barcode sandingan sebagai alat verifikasi tambahan terhadap barcode yang telah tersedia pada aplikasi XSTART. Mekanisme ini diharapkan membantu petugas melakukan pencocokan data dan monitoring pemanfaatan rekomendasi BBM, sekaligus menjadi langkah awal untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan.

Adapun tujuan jangka pendek yang ingin dicapai adalah tertibnya pemanfaatan rekomendasi BBM di UPTD PP Tilamuta melalui penyediaan instrumen verifikasi serta penguatan pengawasan lintas instansi yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

Hariyanto berharap, aksi perubahan yang dirancang melalui PKA 2026 ini tidak hanya menjadi inovasi dalam lingkungan kerja UPTD, tetapi juga dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat nelayan.

“Prinsipnya, kita ingin membangun pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Nelayan harus mendapatkan pelayanan sesuai haknya, sementara pemanfaatan rekomendasi BBM juga harus terpantau dengan baik. Inilah semangat yang ingin kita bangun melalui SIMON-BBM Tilamuta,” tutupnya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top