KOTA GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan secara resmi memulai langkah strategis dalam tahapan penyusunan perencanaan sektor kelautan dan perikanan untuk tahun 2027. Rapat Koordinasi Perencanaan Sektor Kelautan dan Perikanan sukses digelar pada Selasa, 3 Maret 2026, bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo.
Acara secara resmi dibuka oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo, mewakili Gubernur Gorontalo. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa Visi Pemerintahan Gusnar Ismail – Idah Syahidah Tahun 2025–2030 yaitu “Mewujudkan Gorontalo Maju dan Sejahtera”, kita telah menetapkan salah satu program prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo adalah Program Agro Maritim sebagai fondasi transformasi ekonomi daerah. Program ini bukan sekadar jargon, tetapi merupakan fondasi strategis pembangunan daerah yang menempatkan sektor pertanian dan kelautan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya serta pengolah Pemasar hasil perikanan).
Kolaborasi Lintas Sektor sebagai Kunci
Rapat koordinasi Perencanaan tahun 2027 kali ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi kunci untuk memberikan perspektif komprehensif terkait kebijakan fiskal, data makro, hingga teknis pemberdayaan:
- Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo: Memaparkan proyeksi ekonomi dan pengendalian inflasi dari komoditas perikanan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo: Menyajikan data statistik terkini sebagai basis pengambilan kebijakan (evidence-based policy).
- Bapppeda Provinsi Gorontalo: Menjelaskan arah kebijakan makro pembangunan daerah dalam RKPD 2027.
- Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo: Memaparkan 3 Pilar dan strategi keberhasilan Agromaritim yaitu Inclusifishing, Peningkatan penerimaan daerah, ekonomi biru dan keberlanjutan serta capaian sektor kelautan dan perikanan tahun 2026 dan perencanaan untuk target tahun 2027.
- Direktorat PPN Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI: Memberikan gambaran kebijakan nasional terkait perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Kabupaten/Kota Potensi perikanan se Indonesia.
Turut hadir memberikan masukan strategis, Staf Khusus Gubernur Gorontalo Bidang Agromaritim Bapak Drs. Ishak Ntoma, M.Si, yang menekankan pentingnya hilirisasi produk keluatan dan perikanan agar memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola data dan kolaborasi kebijakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten kota dalam mengawal pembangunan kelautan dan perikanan melalui konsep Agromaritim di Provinsi Gorontalo.
Peserta dan Pesan Utama
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan utama di sektor Kelautan dan perikanan di Gorontalo, meliputi:
- Kepala Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo bersama tim
- Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo bersama pejabat terkait
- Kepala Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo bersama pejabat terkait
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama Pejabat struktural dan fungsional Lingkup DKP Provinsi Gorontalo.
- Staf Khusus Gubernur Gorontalo bidang Agromaritim bapak Drs. Ishak Ntoma, M.Si
- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo beserta pejabat terkait.
- Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat KKP yang ada di daerah bersama pejabat terkait.
- Perwakilan Bea cukai Gorontalo.
- Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota.
Asisten II Setda Provinsi Gorontalo dalam arahannya menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2027 harus berorientasi pada keberlanjutan.
“Kita tidak hanya bicara soal angka produksi, tapi bagaimana akses pasar, perlindungan asuransi bagi nelayan, dan modernisasi alat tangkap bisa terintegrasi dengan baik antara program Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, yang di sinkronkan dengan program agromaritim”, ujarnya.
Fokus Masa Depan
Salah satu poin krusial yang dibahas pada sesi paparan dan diskusi pada rapat koordinasi tersebut adalah perlunya sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan menggunakan data capaian kinerja yang terupdate serta melibatkan penyuluh perikanan di lapangan dengan dinas teknis dalam pelaksanaan intervensi bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dengan kehadiran para Kepala Dinas dari Kabupaten/Kota, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih anggaran dalam pelaksanaan program di tahun 2027 mendatang.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan sektor agromaritim sebagai lokomotif ekonomi baru yang inklusif bagi seluruh masyarakat Gorontalo.