Bone Bolango – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan Tim Oversight Service Provider (OSP) Gorontalo untuk mempercepat implementasi Program LAUTRA di Provinsi Gorontalo.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Program LAUTRA yang berlangsung di Kantor DKP Provinsi Gorontalo, Selasa (21/7/2026). Rapat membahas evaluasi capaian kegiatan, hasil kunjungan lapangan, serta progres penyusunan proposal usulan kegiatan Komponen 2.1 dan lokasi Pilot Dana Ekonomi Produktif Berkelanjutan (DEPB) Tahun 2026.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Fahrul Ulum Amlain, DKP Provinsi Gorontalo mengatakan, Provinsi Gorontalo, khususnya Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Gorontalo, memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan Program LAUTRA. Kawasan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2023 dan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Komponen 2.1 serta Pilot DEPB Tahun 2026.
Menurutnya, karakteristik KKPD Teluk Gorontalo yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat pesisir, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan sumber daya, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Karena itu, sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Program LAUTRA diharapkan dapat memperkuat pengelolaan kawasan konservasi sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim OSP Gorontalo, A. Sadaruddin Sulthan, menyampaikan bahwa sejak Juni hingga Juli 2026, Tim OSP telah melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan pendampingan bersama DKP Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, penyuluh perikanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pendampingan tersebut meliputi peningkatan kapasitas pendamping Program LAUTRA, penyusunan proposal, koordinasi lokasi Kampung LAUTRA dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga identifikasi kelompok usaha pada lokasi Pilot DEPB Tahun 2026.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, yang ditetapkan sebagai lokasi Pilot DEPB Tahun 2026.
Di desa tersebut, Tim OSP telah melaksanakan forum diskusi kelompok (FGD) bersama pemerintah desa, Kelompok Daya Kelola Kawasan Masyarakat Pesisir (KDKMP), BUMDes, Pokdarwis, pelaku UMKM, penyuluh perikanan, serta mahasiswa KKN Universitas Negeri Gorontalo.
“Proses verifikasi data calon penerima manfaat berbasis NIK telah dilakukan bersama pemerintah desa. Selain itu, kami juga mengidentifikasi potensi usaha, kapasitas kelembagaan, dan kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir,” kata Sadaruddin.
Hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa Desa Bongo dan desa-desa pesisir lainnya di kawasan KKPD Teluk Gorontalo memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama pada sektor wisata bahari, perikanan tangkap, dan UMKM.
Namun, pengembangan potensi tersebut masih membutuhkan penguatan pada aspek kelembagaan, pembukuan dan administrasi, kapasitas sumber daya manusia, kebersihan kawasan pesisir, sarana dan prasarana wisata, serta pengembangan produk unggulan lokal.
Di sisi lain, hasil evaluasi terhadap proposal usulan kegiatan menunjukkan masih diperlukan penyempurnaan sejumlah dokumen dan data pendukung. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain data jumlah kunjungan wisata, pencatatan keuangan lembaga, legalitas organisasi, serta dokumen safeguard lingkungan dan sosial.
Berdasarkan hasil review Tim OSP, sebanyak 27 desa/kelurahan di Provinsi Gorontalo telah menyampaikan proposal usulan kegiatan dengan tingkat kelengkapan yang beragam. Enam desa tercatat memiliki tingkat kelengkapan tertinggi, yakni mencapai 88 persen, sementara proposal lainnya masih dalam proses penyempurnaan.
Dari total usulan kegiatan, sektor wisata bahari menjadi bidang yang paling banyak diusulkan dengan nilai sekitar Rp85,99 miliar atau 53,03 persen, disusul perikanan tangkap sebesar Rp66,01 miliar atau 40,70 persen, serta usulan pada sektor UMKM, pengolahan hasil perikanan, dan perikanan budidaya.
Secara keseluruhan, total nilai usulan kegiatan dari 27 desa/kelurahan tersebut mencapai sekitar Rp162,18 miliar.
DKP Provinsi Gorontalo bersama Tim OSP berkomitmen untuk terus memperkuat pendampingan dan koordinasi agar seluruh proposal dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan.
Penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan Program LAUTRA di Provinsi Gorontalo. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kelautan yang berkelanjutan.