Boalemo – Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau (BPBLP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo mulai mendistribusikan benur udang vaname strain unggul “Nusa Dewa” hasil produksi lokal kepada pembudidaya. Kegiatan ini menandai langkah maju dalam upaya memperkuat kemandirian benur di Gorontalo, yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari […]

Kota Gorontalo – Dalam rangka pelaksanaan Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Tahun Anggaran 2025, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Respon Cepat Penanganan Biota Laut Terdampar bagi Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang

Bone Bolango – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan implementasi tata kelola pengelolaan penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Gubernur. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat DKP Provinsi Gorontalo, Selasa (19/8/2025), dipimpin langsung oleh Kepala DKP Provinsi Gorontalo, dan dihadiri unsur terkait dari pusat maupun daerah. Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang

Kota Gorontalo – Masalah keamanan pangan dewasa ini menjadi perhatian serius masyarakat. Salah satu persyaratan penting dalam menjamin keamanan pangan, khususnya pada produk perikanan, adalah memastikan tidak adanya kandungan bahan berbahaya seperti formalin. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (P2DMPP) kembali melaksanakan pemantauan mutu terhadap

Gorontalo Utara – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara, Penyuluh Perikanan, serta Kelompok Pembudidaya Rumput Laut “Berkah Cottoni” melaksanakan pemasangan bibit rumput laut dalam kegiatan percontohan budidaya ramah lingkungan di Desa Popalo,

Kota Gorontalo — UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BPPMDPP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha sektor perikanan. Mengemban tugas utama memberikan layanan pengujian mutu produk perikanan, UPTD BPPMDPP kini menghadirkan terobosan baru berbasis teknologi digital. Sejalan dengan arahan Kepala Dinas Kelautan

Bone Bolango — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo merilis data harga komoditi perikanan pada Minggu I Agustus 2025. Berdasarkan pemantauan di lapangan, harga rata-rata ikan per kilogram untuk beberapa komoditi menunjukkan tren yang bervariasi. Ikan Tuna tercatat mengalami kenaikan harga rata-rata menjadi Rp67.500 per kilogram. Tongkol juga naik menjadi Rp27.000/kg, sementara Cakalang berada pada

Bone Bolango — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo menerima kunjungan tim registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat DKP Provinsi Gorontalo, dan diikuti oleh seluruh ASN, PTT, dan karyawan di lingkungan

Sumalata — Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan menegakkan aturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pembinaan serta edukasi kepada masyarakat nelayan di Desa Hutakalo, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (7/8/2025), dengan

Kota Gorontalo, 29 Juli 2025 – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo melalui UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda resmi meluncurkan sistem pembayaran retribusi non tunai berbasis QRIS yang dinamakan ESQUICK (Electronic System Quick Payment). Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi layanan publik dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah. Inovasi ini terwujud