Bone Bolango — Dalam rangka optimalisasi tata kelola sektor perikanan dan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan, Komisi II dan Komisi III DPRD Kabupaten Boalemo melaksanakan konsultasi strategis bersama ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan implementasi e-Pas Kecil sebagai syarat administrasi armada perikanan serta penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat DKP Provinsi Gorontalo tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, dan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, H. Husain A. Etango, M.Si beserta jajaran anggota Komisi II dan III DPRD Kabupaten Boalemo.
Dalam pemaparannya, Aryanto menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi tata kelola usaha perikanan menuju sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan mempermudah akses pelayanan bagi nelayan. Salah satu upaya strategis yang saat ini dikembangkan adalah melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tidak hanya berfokus pada pembangunan kawasan, namun juga membuka peluang pengembangan usaha mulai dari proses penangkapan hingga pemasaran hasil perikanan.
Selain itu, Ia juga menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan KNMP di Kabupaten Boalemo, termasuk langkah inventarisasi aset daerah guna mendukung kelancaran program tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, lokasi yang diusulkan di Kabupaten Boalemo dinilai sangat strategis untuk pengembangan kawasan perikanan terpadu.
Lebih lanjut Aryanto, menyampaikan bahwa pelayanan administrasi dan penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan Boalemo kini dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Tilamuta guna mempermudah akses pelayanan masyarakat nelayan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo juga merencanakan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengusulkan bantuan kapal perikanan 30 GT melalui program nasional pengadaan 1.000 unit kapal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat armada penangkapan ikan sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan di wilayah Kabupaten Boalemo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boalemo, Husain A. Etango,, memberikan apresiasi terhadap konsep pengelolaan usaha nelayan yang mengedepankan pola kemitraan dan kepemilikan bersama. Menurutnya, paradigma baru tersebut dapat memberikan akses yang lebih adil bagi nelayan kecil dalam memperoleh dukungan sarana dan prasarana usaha perikanan.
Dalam pembahasannya, DPRD Boalemo juga menyoroti sejumlah persoalan terkait distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan. Kelangkaan BBM dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan stok, namun juga dipicu oleh kendala distribusi, tingginya kebutuhan pada musim penangkapan tertentu, hingga praktik penyalahgunaan rekomendasi BBM oleh pihak yang tidak berhak.
DPRD Boalemo menilai bahwa penguatan sistem administrasi armada melalui penerapan e-Pas Kecil dan penertiban dokumen kapal menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Selain memberikan kepastian hukum bagi nelayan, validasi dokumen kapal juga mendukung akurasi basis data armada perikanan secara real time.
Koordinator kegiatan kenelayanan, Efendy Maaruf, dalam kesempatan tersebut turut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, surat rekomendasi BBM bersubsidi jenis solar diberikan untuk kapal perikanan berukuran maksimal 30 GT, sedangkan pertalite diperuntukkan bagi kapal maksimal 5 GT.
Ia juga menjelaskan adanya pembagian kewenangan administrasi kapal antara KSOP dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk kapal berukuran 1–6 GT, penerbitan Pas Kecil menjadi kewenangan KSOP, sedangkan DKP berwenang dalam pencatatan usaha perikanan melalui E-BKP bagi kapal di bawah 5 GT.
Melalui konsultasi strategis ini, DPRD Kabupaten Boalemo dan DKP Provinsi Gorontalo berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dalam mendukung tata kelola sektor perikanan yang tertib administrasi, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Boalemo.