Bitung – Dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung terkait pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus membahas draft permohonan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pengawasan SDKP di Provinsi Gorontalo, Jumat (17/26).
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai Rabu hingga Sabtu, 15–18 Juli 2026, menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas instansi guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Pangkalan PSDKP Bitung, Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) dan Pengawasan SDKP, Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan PSDKP Bitung, Pengawas Perikanan Ahli Muda, serta Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus WP3K).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, menegaskan bahwa sinergi antara DKP Provinsi Gorontalo dan PSDKP Bitung merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan semakin memperkuat keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo. Dengan kolaborasi yang baik, pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan berlangsung secara tertib, taat hukum, dan berkelanjutan,” ujar Aryanto.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama PKS tersebut adalah mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum melalui prinsip kebersamaan, saling mendukung, saling bekerja sama, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan asas manfaat, keseimbangan, dan prinsip pengelolaan kelautan serta perikanan yang bertanggung jawab di wilayah Provinsi Gorontalo.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibahas dalam draft perpanjangan PKS meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan informasi sebagai bentuk penguatan koordinasi antarinstansi.
Melalui konsultasi dan koordinasi ini, diharapkan sinergi antara DKP Provinsi Gorontalo dan Pangkalan PSDKP Bitung semakin solid dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung pengelolaan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Provinsi Gorontalo.