Bone Bolango – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo terus memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan teknis Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2025. Rapat pendampingan ini berlangsung pada Selasa (15/7/2025) di Ruang Rapat DKP, dipimpin oleh Tim Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan dihadiri Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kepala Tata Usaha (KTU) Lingkup UPTD dan operator dari masing-masing unit kerja.
Acara dibuka oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian DKP Yanto Kadir, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta rapat. Dalam arahannya, Tim Biro Organisasi memaparkan secara detail mekanisme pengisian instrumen evaluasi, standar penilaian, indikator pelayanan publik, serta peran penting KTU dan operator UPTD dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PEKPPP Mandiri.
Tim menegaskan bahwa evaluasi mandiri ini merupakan upaya internal yang strategis guna mendorong peningkatan mutu layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi akan menjadi salah satu indikator kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo, di mana indeks pelayanan publik tahun sebelumnya mencapai skor 4,12. DKP juga diharapkan lebih aktif melaksanakan forum komunikasi publik untuk mensosialisasikan standar pelayanan kepada stakeholder.
Dalam sesi diskusi, peserta rapat mengemukakan berbagai kendala teknis terkait pengisian data eviden dan pelaksanaan evaluasi. Menanggapi hal ini, Tim Biro Organisasi memastikan pendampingan lanjutan tetap diberikan hingga capaian indeks pelayanan publik dapat ditingkatkan secara optimal. Selain itu, UPTD yang masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana diimbau agar mempersiapkan perbaikan pada periode anggaran mendatang, namun tetap memaksimalkan dokumen pendukung yang telah tersedia.
Sebagai tindak lanjut, seluruh UPTD diwajibkan segera merampungkan input data PEKPPP Mandiri paling lambat akhir Juli 2025. Biro Organisasi juga mengimbau agar dinas dan unit kerja aktif berkoordinasi jika menemui kesulitan teknis, dengan penekanan agar fokus tidak hanya pada pengadaan sarana tetapi juga perbaikan proses pelayanan.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 16.00 WITA ini diakhiri dengan harapan semua unit kerja mampu menyelesaikan evaluasi tepat waktu, disertai monitoring mingguan guna memastikan proses berjalan sesuai target.