Bone Bolango — Persoalan krisis BBM bersubsidi yang melilit nelayan Gorontalo akhirnya dibawa langsung ke meja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo. Pada Senin (26/5/2025), Asosiasi Pemerhati Nelayan dan Pedagang Ikan Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan resmi ke DKP, yang diterima langsung oleh Plh. Kepala DKP Misran Lasantu bersama jajaran pejabat teknis, seperti Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan, dan staf bidang terkait.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Asosiasi, Sarlis Mantu atau yang akrab disapa Om Ungke, dan turut dihadiri oleh sejumlah nelayan serta pedagang ikan dari berbagai daerah. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Tinelo, Kantor DKP Provinsi Gorontalo, dan menjadi ajang penyampaian keluhan serta aspirasi nelayan terkait distribusi BBM bersubsidi yang dianggap tidak lagi mencukupi kebutuhan operasional mereka di laut.
Ketua asosiasi menyoroti beberapa hal mendesak, mulai dari belum adanya tindak lanjut dari pihak Pertamina atas usulan tambahan kuota BBM, hingga semakin jauhnya area penangkapan ikan yang memperbesar kebutuhan bahan bakar. Sementara itu, kuota BBM yang dikelola Koperasi SPDN Tenda yang sebelumnya berjumlah 150 kiloliter per bulan, kini hanya tersisa sekitar 96 kiloliter. Padahal dalam praktiknya, konsumsi BBM sebelumnya hanya sekitar 80 kiloliter dan tidak sepenuhnya habis, menurut keterangan dari pihak Pertamina. Permasalahan semakin pelik karena adanya penambahan jumlah kapal, terutama Kapal Mandar, yang tidak terdata dalam usulan kuota, sehingga menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan.
Menanggapi hal itu, DKP Provinsi Gorontalo menyatakan siap mengambil langkah-langkah konkrit. Pengelola SPDN Tenda diminta segera melaporkan ke Pertamina terkait penambahan kapal dan mengurus persyaratan administrasi penambahan kuota. DKP juga berencana melakukan pendataan ulang kapal-kapal baru tahun 2025, termasuk kapal non-tercatat seperti Kapal Mandar. Selain itu, DKP akan mengusulkan pemindahan sebagian kuota BBM dari SPBU Talumolo dan SPBU Inengo ke SPDN Tenda agar penyaluran BBM bisa lebih merata dan tepat sasaran. Dinas juga siap membantu dengan memberikan rekomendasi resmi yang mencantumkan nama-nama kapal untuk kebutuhan pengajuan kuota. Sementara itu, koperasi pengelola diminta segera melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan Pertamina.
Plh. Kepala DKP Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas. “Kami siap memfasilitasi komunikasi antara koperasi pengelola dan pihak Pertamina, serta akan terus mendorong keterbukaan data agar kebutuhan nelayan bisa dipenuhi secara adil,” ujar Misran. Ia menambahkan, pemerintah daerah menempatkan kepentingan nelayan sebagai prioritas, mengingat sektor perikanan adalah tulang punggung ekonomi pesisir Gorontalo.
Melalui dialog terbuka ini, diharapkan lahir solusi nyata yang dapat segera dieksekusi demi keberlanjutan aktivitas nelayan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo.