Kota Gorontalo – Dalam rangka memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan sektor perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning yang berlangsung di Aula Pelabuhan Perikanan (PP) Tenda, Kota Gorontalo, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kesyahbandaran dan mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, pengelola pelabuhan, Babinpotmar TNI AL, serta pelaku usaha sektor perikanan tangkap. Dari pihak DKP Provinsi Gorontalo, hadir langsung Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Sitti Sabariah Machmud, yang turut memberikan tanggapan dan arahan terkait isu-isu strategis yang dibahas. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional PPN Kwandang, sementara UPTD PP Tenda bertindak sebagai tuan rumah dan fasilitator pelaksanaan kegiatan.
Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha perikanan mengungkapkan sejumlah persoalan di lapangan, seperti pembatasan wilayah penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 yang merupakan kawasan konservasi, serta keterbatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain itu, muncul keluhan terkait banyaknya persyaratan administrasi kapal perikanan yang dinilai membebani, serta usulan untuk mengaktifkan kembali sistem perizinan SIPI Andon guna mendukung kegiatan nelayan lintas wilayah.
Kepala UPTD PP Tenda, Lindawaty Hagu, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dialog dan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh peserta.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif PPN Kwandang dalam menyelenggarakan forum ini. Sebagai tuan rumah, kami mendukung penuh upaya memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar pihak. Masukan yang disampaikan hari ini sangat penting bagi kami dalam menyusun langkah-langkah pelayanan yang lebih adaptif dan responsif,” ujar Lindawaty.
Ia menambahkan bahwa UPTD PP Tenda akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pelabuhan dan menjadi mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam pengembangan sektor perikanan.
Menanggapi sejumlah isu yang dibahas, Kabid Tangkap DKP Provinsi Gorontalo, Sitti Sabariah Machmud, menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan koordinasi lebih lanjut, khususnya terkait alokasi kuota BBM bersubsidi, pengelolaan rumpon, serta penyesuaian kebijakan perizinan akibat peralihan kewenangan dari pusat ke daerah.
Kegiatan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Gorontalo.