BUSAN, KOREA — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, memaparkan arsitektur kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung pembangunan kelautan berkelanjutan dan pencapaian SDGs pada pertemuan internasional di Busan, Korea. Pertemuan ini dihadiri para Kepala Daerah, akademisi dan stakeholder dari berbagai negara anggota PEMSEA.
Dalam paparannya, Aryanto menjelaskan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan ditempatkan sebagai salah satu penggerak transformasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Arah tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Gorontalo.
Arsitektur kebijakan tersebut diperkuat dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, yang mengalokasikan ruang pesisir untuk kepentingan konservasi, perikanan, dan pariwisata bahari berbasis prinsip ekonomi biru.
Menurut Aryanto, konsistensi antara dokumen perencanaan, regulasi, dan program lapangan merupakan hal penting dalam memastikan pembangunan kelautan berjalan efektif. “Kebijakan tidak boleh berhenti pada dokumen, tetapi harus diterjemahkan dalam kegiatan yang dirasakan masyarakat dan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, Pemprov Gorontalo melakukan pemantauan kualitas air secara berkala di sungai, danau, dan laut. Pemerintah juga memantau kepatuhan kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran air, meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas air, serta bekerja sama dalam pengelolaan daerah aliran sungai.
Untuk mendukung SDG 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, Pemprov Gorontalo menjalankan pengawasan pengelolaan limbah berbahaya dan limbah nonberbahaya sesuai kewenangan provinsi. Pemerintah juga melaksanakan aksi bersih sungai, pesisir, dan ruang publik, yang disertai edukasi berbasis masyarakat mengenai pengurangan sampah laut.
“Kami melaksanakan Gerakan Indonesia ASRI secara rutin untuk mendorong lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Program tersebut memperlihatkan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi publik dan perubahan perilaku, bukan hanya intervensi pemerintah,” imbuhnya.
Pada SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, Pemprov Gorontalo memperkuat edukasi kebencanaan dan kapasitas relawan bencana berbasis masyarakat di wilayah pesisir. Mekanisme pemantauan informasi peringatan dini juga ditingkatkan agar masyarakat dan pemerintah dapat merespons ancaman bencana secara tepat.
Sedang untuk pencapaian SDG 14 tentang ekosistem laut didukung melalui rehabilitasi dan perlindungan hutan mangrove serta vegetasi pesisir. Pemprov Gorontalo juga melakukan pemantauan kualitas air laut, pengendalian sumber pencemaran dari daratan, serta perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati pesisir. Dalam konteks ini, kawasan konservasi perairan Gorontalo seluas 76.580 hektare menjadi bagian penting dari agenda perlindungan ekosistem dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Paparan tersebut mendapatkan apresiasi karena menunjukkan keterkaitan antara kebijakan kelautan, perlindungan lingkungan, pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian SDGs. Gorontalo dinilai memiliki arah kebijakan yang menempatkan pembangunan dan konservasi dalam satu sistem yang saling memperkuat.
PEMSEA adalah organisasi yang beranggotakan 11 negara Asia Timur yang bertujuan mendorong pengelolaan kelautan secara berkelanjutan, mempromosikan kerjasama implementasi blue economy. Dalam forum kerjasama ini, masing-masing daerah salaing berbagi pengalaman dalam mengelolaan kelautan berkelanjutan. Gorontalo telah menjadi anggota PEMSEA sejak 2023.