BUSAN, KOREA — Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi atas komitmennya dalam mendorong pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi biru atau blue economy di kawasan Teluk Tomini.
Komitmen ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Aryanto Husain, dalam pertemuan internasional Pemsea di Busan, Korea. Dalam paparannya, Aryanto menjelaskan bahwa Teluk Tomini memiliki posisi strategis bagi pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Teluk Tomini merupakan teluk terbesar di Indonesia, berada di garis khatulistiwa, serta terletak di jantung kawasan Segitiga Terumbu Karang atau Coral Triangle. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati laut dan pesisir yang tinggi, meliputi terumbu karang, mangrove, padang lamun, perairan pesisir, serta wilayah yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat.
“Potensi ini harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dimana pengembangan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut,” ujarnya.
Aryanto menambahkan Teluk Tomini bukan hanya fitur geografis. Teluk ini merupakan sumber kehidupan, mata pencaharian, pangan, budaya, dan peluang bagi masyarakat pesisir di tiga Provinsi yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.
Untuk mengoptimalkan pengelolaan, Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri terus mendorong penguatan sektor perikanan melalui peningkatan kualitas pelabuhan perikanan, sistem rantai dingin, akses pasar, pengolahan hasil, serta pengembangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal.
Hal ini dilakukan melalui sejumlah program nasional maupun lokal. Program nasional Kampung Nelayan Merah Putih, misalnya diarahkan untuk memodernisasi kampung nelayan melalui pembangunan dermaga, fasilitas es, stasiun pengisian bahan bakar, penyimpanan dingin, unit pengolahan, dan akses pemasaran.
Sedangkan program lokal Kapal Taxi Nelayan dibuat untuk memberdayakan nelayan kecil yang selama ini mengalami kesulitan dalam melaut.
“Kami menerapkan pola pengelolaan bersama antara pemerintah, koperasi, dan nelayan. Pemerintah menyiapkan kapal dan pelatihan, koperasi mengelola operasional serta modal kerja, sedangkan nelayan mengoperasikan kapal secara berkelompok dan bergiliran,” katanya.
Di bidang konservasi, Desa Olele menjadi salah satu contoh pengelolaan berbasis masyarakat. Kelompok Konservasi Kompak turut melakukan pemantauan kawasan, meningkatkan kesadaran wisatawan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Pendekatan tersebut menghubungkan perlindungan ekosistem dengan pengembangan UMKM desa, ekonomi kreatif, dan pariwisata bahari yang bertanggung jawab.
Aryanto mendorong perlunya pembentukan kerangka koordinasi dan akuntabilitas ekonomi biru Teluk Tomini, penerapan pengelolaan pesisir terpadu, penguatan perikanan berkelanjutan sebagai basis rantai nilai lokal, serta penerbitan Tomini Bay Sustainability Dashboard secara tahunan.
“Saya berharap ketiga provinsi yang berbatasan dengan Teluk Tomini dapat mengoptimalkan lagi kerjasama yang sudah ada dan dapat menetapkan sejumlah prioritas pembangunan dan konservasi di kawasan Teluk Tomini,” ujarnya.
Menurutnya, konservasi dan pembangunan bukan dua pilihan yang saling bertentangan. Keduanya harus dirancang dalam satu sistem terpadu yang menghasilkan laut yang sehat, ekonomi yang produktif, dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat pesisir.
PEMSEA adalah organisasi yang beranggotakan 11 negara Asia Timur yang bertujuan mendorong pengelolaan kelautan secara berkelanjutan, mempromosikan kerjasama implementasi blue economy. Dalam forum kerjasama ini, masing-masing daerah saling berbagi pengalaman dalam mengelolaa kelautan berkelanjutan. Gorontalo telah menjadi anggota PEMSEA sejak 2023.