MAKASSAR – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, mendorong Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) agar semakin berperan dalam menyalurkan aspirasi nelayan kecil sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Aryanto dalam Workshop Penguatan Strategi Keberlanjutan KPBP yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Universitas Hasanuddin Hotel & Convention, Makassar, Selasa (13/10/2026).
Aryanto menegaskan, nelayan perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menyampaikan hambatan dan tantangan dalam menjalankan usaha perikanan tangkap. Melalui KPBP, berbagai persoalan tersebut diharapkan menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan, baik melalui pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) maupun dari atas ke bawah (top-down).
Menurutnya, keberlanjutan KPBP tidak hanya bergantung pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan agar mampu memperjuangkan kepentingan nelayan kecil secara konsisten, terutama dalam mendorong dukungan kebijakan dan penganggaran kegiatan di daerah.
Aryanto juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menangani isu kelautan dan perikanan, termasuk melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sehingga persoalan sektor ini dapat ditangani secara lebih terpadu.
“Pengelolaan bersama perikanan jangan berhenti pada kesepahaman. Kita berharap forum ini mampu menghasilkan keputusan dan langkah konkret yang benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan kecil,” tegasnya.
Workshop ini merupakan bagian dari upaya operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kegiatan ini memperkuat peran KPBP sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perikanan, masyarakat sipil, asosiasi, dan akademisi.
Melalui penguatan strategi keberlanjutan tersebut, KPBP diharapkan semakin efektif menjembatani aspirasi para pemangku kepentingan dan mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan serta berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil.