Gorontalo – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo memaparkan upaya dan strategi pengelolan wilayah kawasan konservasi perairan sebagai implementasi dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL).
Paparan ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo Syafrie AB Kasim pada rapat koordinasi nasional dan diskusi kelompok terpumpun (DKT) secara daring yang berlangsung pada Rabu-Kamis (12-13/2/2025) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat.
“Selain DKP Provinsi Gorontalo, juga diundang dua pemerintah daerah lainnya yaitu DKP Provinsi NTB dan DKP Provinsi Kepulauan Riau,” kata Syafrie yang mewakili kepala dinasnya.
Rapat koordinasi nasional ini menghadirkan dua puluh narasumber/panelis dan fasilitator dari berbagai perwakilan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, akademisi dan NGO seperti perwakilan Global Ocean Accounts Partnership, Dit. KEBP – KKP, Bappenas, DKP Provinsi Gorontalo, DKP Kepri, DKP NTB, IPB University, Pusdatin – KKP, UGM, Badan Informasi Geospasial, Balai Diklat Aparatur KKP, DJKN – KEMENKEU, BPS RI, BKKPN Kupang, LKKPN Pekanbaru, World Resources Institute (WRI) Indonesia, USAID-Kolektif dan Universitas Mataram.
Syafrie menyampaikan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) menawarkan sistem yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengatur, menganalisis, dan memanfaatkan data tentang aset alam laut, kontribusi ekonomi, dampak lingkungan, dan topik terkait lainnya.
Melalui konsolidasi informasi lintas sektor seperti perikanan, pariwisata, dan konservasi keanekaragaman hayati, NSDL berperan penting dalam mewujudkan kebijakan berbasis data untuk pembangunan laut berkelanjutan. Konsolidasi ini menjembatani kesenjangan data, memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, dan menyelaraskan upaya nasional dengan praktik terbaik global, kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh nasional dan provinsi menjadi yang terdepan dalam mengoperasionalkan NSDL untuk mencapai visi tata kelola laut yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Rapat koordinasi nasional ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi di antara para pemangku kepentingan dalam rangka implementasi NSDL Indonesia. FGD ini akan mencakup aspek-aspek,” ungkap Syafrie.
Ia merinci aspek yang dimaksud adalah kerangka waktu peta jalan dan penyelarasan NSDL meliputi kebijakan nasional dan daerah, termasuk proses pengambilan Keputusan, koordinasi vertikal dan horizontal. Pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan, membangun basis data NSDL yang terukur, memajukan NSDL berdasarkan tema dan area: konservasi, perubahan iklim, jasa ekosistem, ekonomi dan sosial untuk kemakmuran.
Rakornas dan DKT ini merupakan kelanjutan dan mendorong upaya penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bekerja sama dengan Yayasan Rekam Nusantara sejak tahun 2020.
Kegiatan ini mencakup studi penjajakan, proyek percontohan di kawasan konservasi laut, serta pengembangan roadmap untuk implementasi NSDL secara nasional.
Kegiatan ini bertema arah kebijakan neraca sumber daya laut (NSDL), diselenggarakan untuk menjadi platform membagikan pengalaman, mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan, dan menyempurnakan strategi untuk pengembangan dan implementasi NSDL di Indonesia. (mcgorontaloprov/yanto)