Kota Gorontalo – Ketersediaan layanan data dan informasi perkembangan harga ikan ekonomis di Provinsi Gorontalo sangat penting bagi para pihak dalam membuat keputusan bisnis dan menjadi sarana pengendalian inflasi. Layanan ini juga akan menjawab salah satu persoalan di sektor kelautan dan perikanan, yaitu belum tersedianya data dan informasi mengenai harga ikan yang ekonomis penting yang nyata […]

Pohuwato – Rangkaian kegiatan Sertifikat Kompetensi Garam di Kabupaten Pohuwato berlanjut pada hari kedua, setelah sehari sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan pembelajaran prosedur produksi sesuai standard untuk bahan baku garam industri. Kepala Bidang Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Syafrie A.B Kasim menyampaikan bahwa peserta perwakilan dari 12 (Dua Belas) Kelompok

Pohuwato – Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melaksanakan pelatihan dan sertikasi kompetensi garam (produksi dan bahan baku garam) untuk kelompok usaha garam rakyat (Kugar) di Kabupaten Pohuwato, Senin (21/10/2024). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi garam,

Gorontalo Utara – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo Utara melakukan operasi terpadu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Laut Sulawesi. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, Kamis-Jumat (10-11/10/2024). Operasi terpadu ini dipimpin langsung oleh Danlanal Gorontalo Utara, Mayor Laut Chiven C. Sondakh, yang melibatkan 20

Kota Gorontalo — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Gorontalo yang telah menyerahkan aset P3D susulan berupa cold storage berkapasitas 40 ke Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebagaimana diketahui pengelolaan aset cold storage ini sejak tahun 2018 belum sempat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) karena msih terikat kontrak dengan pihak

Kota Gorontalo – Setelah sebelumnya melaksanakan berbagai tahapan dalam penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi (RPZKK) yaitu pelaksanan survey ekologi dan sosial ekonomi, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di Tingkat Kecamatan Tolinggula dan Kecamatan Sumalata, pelaksanaan FGD di Tingkat Kabupaten Gorontalo., kali ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo dalam hal ini

Kota Gorontalo – Dalam rangka melaksanakan rencana aksi yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat salah satunya Provinsi Gorontalo. Sentra garam tersebut berbasis provinsi

Gorontalo – — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/DKP/648/F/SK/IX/2024 membentuk Tim Patroli Pengawasan Bersama di Kawasan Konservasi Perairan Teluk Gorontalo. Tim Patroli Pengawasan ini terdiri dari Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) DKP Provinsi Gorontalo, Polsus WP3K, Pengawas Perikanan, BPSPL Makassar, LANAL Gorontalo, Dit. POLAIRUD Polda Gorontalo, Pangkalan

BALI – Dalam upaya penyelenggaraan penataan ruang laut yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Nasional Rencana Tata Ruang (RTR) / Rencana Zonasi (RZ) yang berlangsung dari tanggal 2 – 4 Oktober 2024 di Hilton Garden Inn Bali Ngurah Rai Airport. Kegiatan Rapat

Gorontalo Utara – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (DKP) dalam hal ini Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan PSDKP kembali melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (RPZKK) Perairan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Jumat (27/9). Kegiatan FGD ini menindaklanjuti kesepakatan dari pelaksanaan FGD yg